Dukung Kebijakan Pemerintah, Ditjen Bimas Buddha Pacu Transformasi Kelembagaan

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama terus melakukan berbagai langkah strategis guna mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan di bidang keagamaan dan pendidikan, sejalan dengan Delapan Pesan Menteri Agama terkait program Kementerian Agama tahun 2025.

Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi menegaskan, program-program strategis yang dirancang Ditjen Bimas Buddha bertujuan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satu langkah utama adalah mengawal proses pemekaran Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha menjadi dua direktorat, yaitu Direktorat Urusan Agama Buddha dan Direktorat Pendidikan Keagamaan Buddha.

“Pemekaran ini sejalan dengan arahan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menekankan pentingnya transisi kelembagaan agar Kementerian Agama semakin fokus dan efektif dalam pembinaan umat,” ujar Supriyadi saat ditemui di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Transformasi kelembagaan juga dilakukan melalui rencana perubahan dua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) menjadi institut, yakni STABN Raden Wijaya di Wonogiri, Jawa Tengah, dan STABN Sriwijaya di Tangerang, Banten. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan tinggi serta mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Supriyadi menjelaskan bahwa proses ini telah diawali dengan assessment lapangan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama pada November dan Desember 2024. “Diharapkan hasil assessment ini akan menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan perubahan bentuk STABN,” katanya.

Sebagai bagian dari persiapan, STABN Raden Wijaya telah memulai pembangunan gedung layanan pendidikan baru di Mondromino sejak Agustus 2024. Gedung tersebut mencakup rektorat, Fakultas Dharmacarya dan Dharmaduta, laboratorium keagamaan, serta perpustakaan. Pada 2025, anggaran sebesar Rp74 miliar dialokasikan untuk pembangunan gedung layanan pendidikan di kedua STABN.

Di bidang pendidikan dasar dan menengah, Ditjen Bimas Buddha terus melakukan pembenahan pada 49 Dhammasekha di seluruh Indonesia. Hingga kini, 29 Nava Dhammasekha telah memperoleh nilai akreditasi, dengan rincian 3 terakreditasi A, 17 terakreditasi B, dan 8 terakreditasi C. Sementara itu, 20 lainnya masih dalam proses akreditasi oleh BAN-PDM.

“Proses percepatan akreditasi menjadi fokus utama kami pada 2025. Kami ingin memastikan seluruh Dhammasekha terakreditasi dengan baik agar mampu memenuhi standar pendidikan yang unggul dan terintegrasi,” kata Supriyadi.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha juga menjadi landasan pengembangan pendidikan keagamaan Buddha, baik formal maupun non-formal. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat satuan pendidikan Buddha dalam rangka mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami optimistis kebijakan ini akan menjadi pijakan penting untuk menciptakan generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan zaman,” tutup Supriyadi.

Dengan berbagai program strategis yang dijalankan, Ditjen Bimas Buddha menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui transformasi kelembagaan dan penguatan pendidikan keagamaan.

(abd)