Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam

JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 , industri keuangan bersiap menghadapi lonjakan transaksi keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan kebutuhan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih dari 110 juta orang yang akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.

Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku industri pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk memastikan kelancaran transaksi. Jalin, bersama anggota industri perbankan dan fintech, mendirikan posko operasional aktif mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan transaksi digital dan ATM di seluruh Indonesia.

“Kami telah menyiagakan personel 24/7 untuk memastikan kelancaran operasional, terutama pada tanggal-tanggal dengan potensi transaksi tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih dari 80 institusi keuangan yang tergabung dalam jaringan pembayaran nasional.

Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis dalam mendukung kelancaran transaksi selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang dikelola perusahaan telah terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, dan Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi dan kesiapan infrastruktur, industri pembayaran dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.

Lonjakan transaksi ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi dan keamanan. Ketua Tim Keamanan Teknologi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya transaksi mencurigakan selama peak season. “Kami mencatat lebih dari 121 ribu laporan transaksi mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih dari 21% terkait kasus penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat dan penerapan teknologi deteksi dini untuk mengurangi risiko,” jelasnya.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mendorong edukasi masyarakat untuk melindungi data pribadi dan menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang aman dan inklusif, terutama saat lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI

(nng)